Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Payung Hukum Asuransi Di Indonesia (UU Asuransi No. 2 Th. 1992)

Payung Hukum Asuransi di Indonesia sudah disyahkan dan secara otomatis melegalkan seluruh kegiatan bisnis dibidang ini. Lalu setelah keluarnya payung hukum tentang asuransi ini apa dampak yang timbul?

Undang-Undang Asuransi secara resmi di sahkan pada tahun 1992. Dimana UU No. 2 Th 1992 telah memperjelas dan mengatur keseluruhan kegiatan bisnis dibidang asuransi.

tata aturan hukum asuransi Indonesia

Definisi Asuransi Menurut Undang-Undang Di Indonesia

Didalam Undang-Undang No. 2 Th 1992 dijelaskan tentang usaha perasuransian adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

“Tertanggung” yaitu badan yang menyalurkan risiko disebut, Sedangkan “Penanggung” yaitu badan yang menerima risiko disebut. Dan perjanjian antara kedua badan ini disebut kebijakan. Ini adalah sebuah kontrak legal yang menjelaskan setiap istilah dan kondisi yang dilindungi. Biaya yang dibayar oleh "tertanggung" kepada "penanggung" untuk risiko yang ditanggung disebut "premi". Ini biasanya ditentukan oleh "penanggung" untuk dana yang bisa diklaim di masa depan, biaya administratif, dan keuntungan, serta lainya yang disebutkan dalam kontrak.

Asuransi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Definisi Asuransi juga dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), tentang asuransi atau pertanggungan seumurnya, Bab 9, Pasal 24.

Dalam KUHD tentang Asuransi ini dijelaskan bahwa "Asuransi atau Pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”

Setelah keluarnya payung hukum tentang Asuransi di Indonesia, maka secara resmi melegalkan seluruh kegiatan bisnis Asuransi di Indonesia. hal ini disambut baik oleh seluruh pelaku bisnis dibidang tersebut dan banyak bermunculan perusahaan-perusahaan Asuransi di Indonesia.